Warta Kita Rangkuman Berita Terpercaya
Jakarta WartaKita – Pemerintah Provinsi Jakarta sebaiknya fokus pada pembatasan kendaraan bermotor pribadi untuk mengurangi polusi udara yang semakin meningkat, kata pakar perencanaan perkotaan, Yoga Nirwono, di sini pada hari Minggu.
“Pemerintah Provinsi Jakarta sebaiknya fokus pada pembatasan kendaraan pribadi, baik mobil bermesin bakar fosil maupun sepeda motor, atau (beralih ke) kendaraan listrik tanpa pengecualian,” jelasnya.
Pembatasan tersebut dapat dilakukan dengan memperluas kebijakan plat nomor ganjil-genap, kebijakan parkir elektronik progresif, atau menaikkan tarif parkir per jam menjadi lebih mahal di daerah pusat kota, serta pengendalian lalu lintas dengan tarif jalan elektronik (ERP).
“Dengan ERP, orang akan dipaksa untuk berpikir rasional dan memilih moda transportasi umum,” katanya, menambahkan bahwa kendaraan pribadi yang lebih sedikit dapat mengurangi polusi suara dan udara.
Menurutnya, integrasi transportasi yang andal dan terjangkau juga penting dalam mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum.
Dalam hal ini, katanya, integrasi dilakukan secara per armada atau secara sistematis antara MRT, TransJakarta, dan LRT, serta terhubung dengan stasiun, halte bus, dan terminal.
“Kemudian, perbaiki tata letak spasial permukiman di sekitar stasiun/halte bus/terminal transportasi massal agar karyawan dapat menjadi penduduk lokal karena permukiman tersebut nyaman untuk ditinggali,” katanya.
Dia melanjutkan, jika pekerja tinggal di permukiman di sekitar stasiun transportasi umum, hal itu akan mengurangi kemacetan di jalan.
Selain itu, dia menyarankan untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batubara dan mulai menggunakan sumber energi terbarukan baru, guna mengurangi polusi akibat pembakaran industri yang berlebihan yang berbahaya bagi lingkungan.
“Saya setuju dengan gagasan bahwa penggunaan masker di tempat umum masih wajib untuk keselamatan dan kesehatan semua orang,” katanya.
Sumber polutan terbesar di Jakarta berasal dari sektor industri dan transportasi, menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Asep Kuswanto.
